KAMPAR KIRI,Verannews.com_-Lembaga Pemantau (LP) Nasdem Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah desa di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Hasilnya cukup mengejutkan: banyak kantor kepala desa ditemukan dalam kondisi tertutup rapat padahal masih
dalam jam pelayanan kerja resmi.
Ketua LP Nasdem Provinsi Riau, Barita Ritonga, yang turun langsung ke lapangan menyatakan kekecewaannya terhadap sistem birokrasi di tingkat desa tersebut.
“Bagaimana mungkin pemerintahan bisa melayani masyarakat dengan baik jika kantornya saja sudah tutup saat jam kerja? Ini bukan contoh pelayanan publik yang kita harapkan di Kampar Kiri,” tegas Barita.
Dugaan Kejanggalan Proyek Fisik
Tak hanya soal kedisiplinan aparatur, Barita Ritonga juga menyoroti kondisi infrastruktur di lapangan. Berdasarkan hasil tinjauan langsung, pihaknya menemukan berbagai indikasi kejanggalan pada proyek-proyek pembangunan desa. Hal ini memicu kecurigaan terkait efektivitas penggunaan anggaran yang telah dikucurkan.
Desakan Audit Total Dana Desa 2023-2025
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Investigasi LP Nasdem Riau, Nurjanah, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak tinggal diam. Ia secara tegas mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Kampar Kiri untuk tahun anggaran 2023, 2024, hingga 2025.
“Kami menghimbau kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan di desa-desa wilayah Kampar Kiri. Ini sejalan dengan instruksi Presiden RI, H. Prabowo Subianto, yang menekankan pembersihan dan pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintah terkait penggunaan anggaran negara,” ujar Nurjanah.
Tuntutan LP Nasdem Riau:
Audit Investigatif: Meminta APH memeriksa alokasi dana desa tiga tahun terakhir (2023-2025).
Kedisiplinan ASN/Aparatur: Meminta Camat dan Bupati mengevaluasi jam kerja kantor desa yang sering tutup.
Transparansi Pembangunan: Mempertanyakan kualitas fisik bangunan desa yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.
Pihak LP Nasdem Riau menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang guna memastikan hak masyarakat Kampar Kiri terpenuhi dan anggaran negara tidak disalahgunakan.
(Sawal)
