VeranNews.com..Pekanbaru Hari Jadi Provinsi Riau ke-69 seharusnya menjadi momentum untuk bersyukur sekaligus bercermin. Bukan sekadar seremoni, panggung hiburan, atau perlombaan tahunan, tetapi saat yang tepat untuk bertanya dengan jujur: ke mana arah pembangunan Riau sedang dibawa?
Riau bukanlah provinsi miskin. Negeri ini dianugerahi minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, hasil hutan, perikanan, serta letak geografis yang sangat strategis. Selama puluhan tahun Riau menjadi salah satu penyumbang penting bagi perekonomian nasional.
Namun ironi itu masih terasa hingga hari ini. Daerah yang kaya sumber daya justru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
APBD Mengerucut, Kebutuhan Rakyat Membesar
Hari ini kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu tumbuh sebagaimana yang diharapkan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. Ruang fiskal yang semakin mengerucut membuat pemerintah daerah semakin terbatas dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Padahal, APBD bukan sekadar angka. APBD adalah harapan masyarakat.
Ketika ruang fiskal menyempit, yang tertunda bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga harapan rakyat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.
Namun ada sebuah paradoks yang harus kita renungkan bersama.
Ketika APBD mengerucut, mengapa persoalan dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan anggaran belum juga surut?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Setiap perkara hukum harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum, berdasarkan bukti, serta menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi sebagai persoalan tata kelola pemerintahan, fenomena tersebut harus menjadi alarm bagi kita semua.
Sebab ketika uang rakyat semakin terbatas, setiap rupiah seharusnya menjadi semakin berharga.
Tidak boleh ada ruang bagi pemborosan, konflik kepentingan, mark-up, pengadaan yang tidak tepat sasaran, ataupun praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Jika APBD semakin kecil tetapi kebocoran anggaran tidak surut, maka yang sesungguhnya dirugikan bukan hanya neraca keuangan pemerintah daerah.
Yang dirugikan adalah rakyat Riau.
Jalan yang seharusnya diperbaiki menjadi tertunda. Fasilitas kesehatan yang seharusnya ditingkatkan menjadi terbatas. Sekolah yang membutuhkan perhatian tidak segera dibenahi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kehilangan ruang. Dan kesempatan menciptakan lapangan kerja semakin sempit.
Karena itu, Riau jangan sampai mengalami dua defisit sekaligus:
defisit APBD dan defisit integritas.
Defisit APBD dapat diperbaiki dengan meningkatkan pendapatan, memperluas basis ekonomi, mengoptimalkan potensi daerah, serta melakukan efisiensi belanja.
Tetapi defisit integritas jauh lebih sulit diperbaiki.
Ia membutuhkan kepemimpinan yang berani, birokrasi yang profesional, pengawasan yang kuat, transparansi, dan kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dinamika Kepemimpinan dan Kepercayaan Publik
Di saat masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan fokus membenahi keadaan, dinamika politik justru menambah tantangan.
Gubernur definitif saat ini berstatus nonaktif setelah dijatuhi putusan pidana pada pengadilan tingkat pertama dan menempuh upaya hukum lanjutan. Pemerintahan kemudian dijalankan oleh Pelaksana Tugas Gubernur yang juga menghadapi proses hukum yang masih berjalan.
Seluruh proses tersebut tentu harus dihormati sesuai asas praduga tak bersalah dan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun secara objektif, kondisi demikian tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik.
Masyarakat tentu membutuhkan kepastian: siapa yang memimpin, ke mana arah kebijakan pembangunan, bagaimana kesinambungan program, dan sejauh mana pemerintahan mampu memberikan pelayanan terbaik di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam situasi seperti ini, birokrasi harus tetap profesional dan pemerintahan harus tetap berjalan efektif. Kepentingan rakyat tidak boleh berhenti hanya karena dinamika politik dan persoalan hukum yang sedang berlangsung.
WDP Harus Menjadi Alarm Perbaikan
Keprihatinan itu semakin bertambah ketika hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Bagi daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, capaian tersebut tentu menjadi catatan penting bahwa tata kelola keuangan daerah masih memerlukan pembenahan secara serius.
WDP tidak boleh sekadar dipandang sebagai istilah administratif dalam laporan pemeriksaan. Ia harus dibaca sebagai pesan bahwa masih ada aspek pengelolaan keuangan yang harus diperbaiki.
Pemerintah daerah harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar mengejar perubahan opini pada laporan berikutnya.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap proses penganggaran benar-benar transparan, setiap belanja dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketika Aparat Penegak Hukum Bekerja
Pada saat yang sama, perhatian publik juga tertuju pada sejumlah perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Pengusutan dugaan persoalan pengadaan smartboard di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta perkara digitalisasi desa di Kabupaten Kampar yang dipersoalkan karena muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi alat dengan kebutuhan, menjadi pengingat bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Tentu kita tidak boleh mendahului proses hukum.
Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Dugaan harus dibuktikan, dan kesalahan harus diputus berdasarkan mekanisme peradilan.
Tetapi dari perspektif tata kelola pemerintahan, setiap perkara yang berkaitan dengan uang negara harus menjadi bahan introspeksi.
Pertanyaannya bukan semata-mata siapa yang salah.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
Mengapa sistem pengawasan kita belum mampu mencegah persoalan tersebut sejak awal?
Di sinilah pentingnya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, memperbaiki kualitas perencanaan, membuka ruang partisipasi publik, dan memastikan DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya bergerak setelah perkara terjadi.
Pencegahan harus dimulai sejak anggaran direncanakan.
Kaya Sumber Daya, Tetapi Jangan Miskin Tata Kelola
Jika dicermati lebih dalam, seluruh persoalan tersebut sebenarnya mengarah pada satu akar masalah yang sama: tata kelola pemerintahan.
Kekayaan sumber daya alam tidak akan pernah otomatis melahirkan kesejahteraan apabila tata kelola lemah.
Anggaran sebesar apa pun tidak akan menghasilkan pembangunan berkualitas apabila perencanaan tidak matang, pengawasan tidak efektif, birokrasi tidak profesional, dan kepemimpinan kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat.
Barangkali yang sedang mengalami defisit bukan hanya APBD Riau.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah defisit keteladanan, defisit integritas, defisit keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat, serta defisit tata kelola pemerintahan yang baik.
Jika defisit anggaran dapat diperbaiki melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, maka defisit integritas hanya dapat dipulihkan melalui kepemimpinan yang jujur, amanah, profesional, dan berani menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.
APBD Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Serapan
Sudah saatnya Riau meninggalkan pola pembangunan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Yang jauh lebih penting adalah outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Infrastruktur harus berkualitas.
Pendidikan harus semakin maju.
Pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses.
Investasi harus menciptakan lapangan kerja.
Pertanian dan perkebunan rakyat harus diperkuat.
UMKM harus tumbuh.
Dan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama.
Jangan sampai pemerintah merasa berhasil hanya karena anggaran terserap hampir seratus persen, sementara masyarakat masih bertanya: apa manfaatnya bagi kami?
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
Politik Harus Kembali kepada Amanah
Politik pun harus kembali kepada tujuan utamanya, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Jabatan publik bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Budaya Melayu mengenal nilai marwah, amanah, malu, dan tanggung jawab.
Nilai-nilai tersebut jangan hanya hidup dalam pidato dan seremoni budaya.
Ia harus menjadi etika dalam menjalankan pemerintahan.
Sebab seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga amanah ketika memiliki kewenangan.
Riau Harus Bangkit
Di usia ke-69 ini, Riau sesungguhnya memiliki semua modal untuk menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia.
Kekayaan alamnya melimpah.
Masyarakatnya memiliki semangat kerja.
Budaya Melayunya menjunjung tinggi marwah dan amanah.
Sumber daya manusianya terus berkembang.
Letak geografisnya strategis.
Yang masih harus diperbaiki adalah cara kita mengelola seluruh potensi tersebut.
Sudah saatnya seluruh penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau menjadikan Hari Jadi Provinsi Riau bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum evaluasi besar-besaran terhadap kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
Sudahkah setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat?
Sudahkah setiap rupiah APBD digunakan secara amanah?
Sudahkah jabatan dijadikan sarana pengabdian, bukan alat mempertahankan kekuasaan?
Dan yang paling penting:
Sudahkah kita membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, bukan hanya menghukum korupsi setelah terjadi?
Masyarakat Riau tidak kehilangan harapan.
Mereka hanya menunggu lahirnya kepemimpinan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Kepemimpinan yang membangun sistem, bukan sekadar pencitraan.
Kepemimpinan yang berani memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
Sesungguhnya, krisis terbesar yang sedang dihadapi Riau bukan semata-mata krisis anggaran.
Krisis yang lebih mendasar adalah krisis tata kelola dan krisis kepemimpinan.
Selama dua persoalan itu belum dibenahi secara sungguh-sungguh, sebesar apa pun APBD dan sekaya apa pun sumber daya alam yang dimiliki, hasil pembangunan tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya.
Karena itu, momentum Hari Jadi Riau ke-69 harus menjadi titik balik.
Titik balik dari pemerintahan yang sekadar mengelola rutinitas menuju pemerintahan yang benar-benar melakukan perubahan.
Titik balik dari politik kekuasaan menuju politik pengabdian.
Titik balik dari budaya serapan anggaran menuju budaya hasil dan manfaat.
Dan titik balik dari sekadar berbicara tentang pemberantasan korupsi menuju membangun sistem pemerintahan yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan.
Semoga Riau menjadi negeri yang bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya integritas.
Bukan hanya besar APBD-nya, tetapi besar manfaatnya bagi rakyat.
Bukan hanya banyak pemimpinnya, tetapi kuat kepemimpinannya.
Dan bukan hanya tinggi gedung pemerintahannya, tetapi tinggi pula marwah serta amanah orang-orang yang berada di dalamnya.
Pucuk pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan.
Riau bertuah menanti waktu,
Bangkitlah dengan amanah, bukan sekadar kekuasaan.
Selamat Hari Jadi Provinsi Riau ke-69.
Semoga negeri Lancang Kuning kembali menjadi negeri yang bermarwah—kaya bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena integritas para pemimpinnya, kuat tata kelola pemerintahannya, bersih pengelolaan keuangannya, dan sejahtera seluruh masyarakatnya.
Penulis/ Rafizis
