Verannewes com – Kuantan Singingi,– PLT Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, memimpin Rapat Ekspose Persiapan Festival Pacu Jalur Nasional 2026 bersama 26 perusahaan di Ruang Rapat Multimedia, Senin (13/7/2026).
Dari 40 perusahaan yang diundang, hanya 26 yang hadir. Rapat ini bertujuan menggalang dukungan CSR karena anggaran daerah masih jauh dari cukup.
Butuh Rp6,6 Miliar, Dana Baru Ada Rp1,2 Miliar
Ketua Panitia, Andi Cahyadi, menyebut total kebutuhan penyelenggaraan 19–23 Agustus 2026 di Tepian Narosa mencapai Rp6,6 miliar.
Sedangkan anggaran yang tersedia baru Rp1,2 miliar. Masih defisit Rp5,4 miliar.
“Dukungan dunia usaha melalui CSR sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan bisa maksimal,” ujar Andi.
PLT Bupati H. Muklisin menegaskan Pacu Jalur adalah identitas budaya Kuansing.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Kritik Aktivis: “Stop Gaya Elit, Jaga Marwah Pemimpin!” Perwakilan aktivis menyampaikan, pemerintah harus memastikan Pacu Jalur 2026 tidak menjadi ajang pemborosan anggaran.
“Selama ini kesannya mengundang pejabat tinggi, pelayanannya terkesan elit. Padahal kondisi keuangan daerah masih minim. Masih banyak tunda bayar yang belum ditunaikan ke masyarakat,” kritiknya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan event budaya ini.
“Kami minta PLT Bupati Kuansing harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Semua harus berlandaskan payung hukum yang jelas. Ini untuk menjaga nama baik pemimpin, agar kewenangan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
“Pacu Jalur milik rakyat Kuansing, bukan milik kelompok tertentu. Ini akan kami awasi ketat bersama PWMOI dan LIRA nantinya. Jangan sampai ada kebocoran,” tambahnya.
kami menyarankan agar PLT Bupati Kuansing harus berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama terkait penggunaan anggaran Festival Pacu Jalur 2026.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih minim dan masih adanya tunda bayar, setiap rupiah harus dihitung dengan cermat dan tepat sasaran. Jangan sampai semangat melestarikan budaya justru mengorbankan kepentingan dasar masyarakat kecil.
PLT Bupati diminta untuk mengawasi jajaran dan bawahannya dengan baik. Pastikan seluruh panitia dan OPD yang terlibat bekerja sesuai tupoksi, tidak ada ruang untuk pemborosan, gaya elit, maupun kepentingan pribadi.
Pacu Jalur adalah milik rakyat Kuansing, bukan milik kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.
seluruh pelaksanaan kegiatan wajib berlandaskan payung hukum yang jelas. Ini penting untuk menjaga nama baik pemimpin dan marwah pemerintahan.
Dengan kebijakan yang hati-hati, pengawasan melekat, dan dasar hukum yang kuat, kami yakin Festival Pacu Jalur 2026 bisa berjalan sukses, meriah, dan benar-benar berdampak untuk ekonomi rakyat, bukan hanya jadi ajang seremonial semata.
Pacu Jalur sudah menjadi ikon nasional yang mengangkat nama Kuansing. Namun kemeriahan tidak boleh mengalahkan nalar fiskal. Di saat hutang daerah masih ada dan pelayanan dasar masih butuh perhatian, maka event sebesar ini harus dikelola dengan hati-hati, terbuka, dan berpihak ke rakyat.
Publik tidak anti Pacu Jalur. Yang ditolak adalah pemborosan, gaya hidup elit, dan upaya mencari keuntungan di balik budaya. Mari jadikan Pacu Jalur 2026 sebagai bukti bahwa Kuansing bisa menggelar pesta budaya besar tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang bersih.(SUGIANTO)
